Kemiskinan, Tantangan Sosial Kota Malang yang Menuntut Perubahan

 

Kemiskinan, Tantangan Sosial Kota Malang yang Menuntut Perubahan

        Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk adalah poin pertama yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Dari 17 tujuan SDGs, kemiskinan menjadi topik pertama yang harus diselesaikan. Selain mencakup banyaknya dimensi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah, kompleksitas kemiskinan memiliki keterkaitan erat dalam kesempatan dan kesejahteraan masyrakat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti capaian pendidikan yang dapat dilalui, kualitas hidup, kemudahan akses layanan dasar, kelayakan sanitasi dan masalah sosial lain tidak  terlepas dari pengaruh tingkat kemiskinan masyarakat.

        Pengentasan kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling mendasar dan rumit setiap tahun. Tidak heran jika pemerintah setiap tahunnya memberi atensi lebih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal itu tidak lain karena efektifitas pengentasan kemiskinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan strategi pembangunan. Indikator utama yang menjadi tolak ukur atau indikator keberhasilan strategi pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah menurunya tingkat kemiskinan suatu wilayah. Stabilitas perubahan ekonomi juga merupakan poin utama yang harus dicapai pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan SDGs poin pertama yaitu dalam rangka mengakhiri kemiskinan adalam segala bentuk.

      Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi kesenjangan antara harta yang dimiliki masyarakat dengan jumlah yang harus dikeluarkan masyarakat dalam upaya pemenuhan dasar kehidupan sosial. Kondisi ini membuat masyarakat hudup dibatas rendah ukuran hidup yang memadai (Damayanti & Fisabilillah Perdini, 2022).Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pengangguran. Terciptanya pengangguran tidak lain karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya sehingga mereka dikategorikan miskin. Tidak tertampungnya tenaga kerja dalam lapangan pkerjaan yang tersedia merupakan dampak lain dari tingkat pendidikan dan kualifikasi yang rendah sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan lapangan pekerjaan yang tersedia (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023).

Grafik 1. Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2014- 2023

Sumber: Hasil Pengolahan Publikasi BPS 
             Dilihat dari sisi garis kemiskinan masyarakat berdasarkan pendapatan minimum masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, garis kemiskinan Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang dimiliknya semakin meningkat lebih baik. Tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang cukup baik. Data BPS menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2020 hingga 2022 pertumbuhan ekonomi kota malang meningkat di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional. Meningkatnya pertumbuhan  ekonomi Kota Malang diikuti juga dengan menurunnya persentase penduduk miskin Kota Malang. Bahkan, di tahun 2023 Kota Malang tercatat sebagai Kota dengan persentase penduduk miskin terendah kedua dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Meskipun hanya terjadi penurunan 0,11 % penduduk miskin, kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ketika pandemi Covid-19.
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 

Sumber: Publikasi BPS 
Grafik 2. Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Malang Tahun 2014-2023

Sumber: Publikasi BPS

Sumber: Hasil Pengolahan Publikasi BPS

        Berdasarkan literatur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh juga terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah (Damayanti & Fisabilillah Perdini, 2022).TPT Kota Malang terbukti turun pada tahun 2021 hingga 2023. Penurunan ini diikuti dengan menurunnya persentase penduduk miskin di tahun yang sama. Tingkat pengangguran menjadi poin penting yang memberi pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi menganggurnya seseorang karena tidak memiliki pekerjaan akan membuatnya sulit memenuhi keperluan hidup sehari- hari sehingga mengakibatkan jumlah kemiskinan meningkat (Damayanti & Fisabilillah Perdini, 2022).

         Indikator kemiskinan lain dapat dilihat dari gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin tercermin dalam indeks keparahan kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang masih cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Artinya, meningkatnya nilai indeks menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurunnya persentase penduduk miskin Kota Malang dari tahun 2014 hingga tahun 2020 tidak diikuti dengan menurunnya indeks Keparahan Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya penduduk miskin tidak mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun, tahun 2023 menunjukkan hal yang berbeda. Menurunnya persentase penduduk miskin diikuti dengan menurunnya indeks keparahan kemiskinan. Artinya, tahun 2023 pemerintah cukup baik dalam mengurangi penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran yang terjadi di antara penduduk miskin.

Grafik 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Malang Tahun 2011-2023

Sumber: Publikasi BPS

           Sejalan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Malang dari tahun 2014 hingga 2022 juga mengalami peningkatan. Artinya, rata- rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap kemiskinan meningkat. Secara tidak langsung fakta ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 rata- rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin jauh. Namun, sama halnya seperti Indeks Keparahan Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan juga menurun pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 rata- rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat.

        Meskipun indikator kemiskinan Kota Malang pada tahun 2023 semakin baik. Akan tetapi, mengutip publikasi kementrian coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tercatat masih ditemukan kawasan kemiskinan ekstrem di kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Fakta ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya khusus dari pemerintah dimana masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim tidak hanya diselesaikan melalui bantuan sosial tetapi juga diperlukan pendekatan ekosistem dan pembenahan lingkungan termasuk usaha agar infrastruktur pendidikan seperti sekolah dapat terjangkau lebih dekat dengan Kelurahan Tanjungrejo.

        Secara umum, indikator- indikator kemiskinan Kota Malang pada tahun 2023 menunjukkan kondisi kemiskinan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan SDGs untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Dalam hal penanganan kemiskinan, pemerintah Kota Malang telah berupaya dalam program Pengurangan Pengeluaran Masyarakat melalui pemberian bantuan dan meningkatkan pendapatan melalui berbagai pembianaan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kolaborasi dan ketepatan sasaran program penangannan kemiskinan.

            Kementrian Sosial dan Bank Indonesia juga berperan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Malang. Kementrian Sosial dalam terobosan program PENA yang dikeluarkannya memiliki tujaun agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat tmbuh mandiri.  Masyarakat diharapkan tidak hanya bertahan hidup dengan bantuan tetapi juga mampu secara berkelanjutan dapat memenuhi keperluan sehari- harinya diluar bantuan sosial. Dalam melancarkan programnya Kementrian Sosial juga membentuk Klinik Usaha PENA sebagai rumah aspirasi untuk mendampingi usaha masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat melalui UMKM. Klinik Usaha PENA ini memberikan pendidikan mengenai peningkatan nilai produk baik dari aspek kualitas, perizinan, kemasan hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, Kementrian Sosial bersama Bank Indonesia juga mengadakan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Program ini juga bentuk nyata pemeirntah mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan sekaligus mewujudkan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin.

        Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial melalui APBN hadir sebagai bentuk perwujduan amanat konstitusi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Program- program pemerintah sebagai instrument penanggualangan kemiskinan berupa penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman juga berbagai bentuk pelatihan merupakan upaya pemerintah mengentas kemiskinan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga membuat masyarakat lebih mandiri dalam mengembangkan perekonomiannya.

Daftar Pustaka 

Damayanti, A., & Fisabilillah Perdini, W. L. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Malang. INDEPENDENT. In Journal Of Economics (Vol. 2, Issue 1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent

Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 15–24. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886

Mataheurilla, B. R., & Rachmawati, L. (2010). Pengaruh IPM, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang.  https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent

Nabawi, H., Penduduk, J., Pendidikan, T., Terhadap, D. P., Di, K., & Malang, K. (2020). Pengaruh Jumlah penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. OECONOMICUS Journal Of Economic. 

Berita Resmi Statistik Kota Malang Tahun 2023. Profil Kemiskinan Kota Malang 2023